BAGAIMANA rasanya jika kamu sebagai petani kelapa sawit suatu saat hasil panen tidak bisa dijual lantaran peraturan? Ya, setidaknya keadaan inilah yang sedang ditakutkan atau bahkan sudah dirasakan oleh para petani sawit Indonesia. Tanadan Buah Segar (TBS) mereka bisa saja ditolak oleh lima perusahaan besar yang bergerak di bidang kelapa sawit. Jangan sampai itu terjadi!

Semua itu bermula dari perjanjian yang ditandatangani oleh lima perusahaan besar yang bergerak di bidang kelapa sawit bernama Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Ke-lima perusahaan yang sudah menandatangani yakni Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, dan Asian Agri.


Tidak dapat dipungkiri selama ini memang para petani sawit masih banyak yang menanam di lahan gambut atau sudah terlanjur menanam di lahan marjinal. Itu sudah terjadi sejak dulu. Petani juga tidak bisa disalahkan selama itu sah dan tidak melanggar hukum. Bahkan dari total 10,5 juta hektar yang ada di Indonesia hampir setengahnya dimiliki oleh petani perorangan.

Beberapa isi perjanjian atau syarat dan kriteria banyak merugikan para petani sawit Indonesia. Seperti melarang ekspansi kebun sawit di lahan gambut (no peatland). Adapula pelarangan kebun sawit menggunakan lahan berkarbon tinggi/High Carbon Stock (no HCS), dan melarang menampung TBS/CPO dari kebun sawit hasil deforestasi, lahan gambut dan HCS (traceability).

“Artinya jika perjanjian tersebut dilaksanakan maka petani kelapa sawitlah yang akan terkena dampaknya. Lalu bagaimana dengan TBS yang dimiliki oleh petani. Jika sampai ke-lima perusahaan tersebut benar-benar menolak TBS milik petani karena telah melanggar aturan dari IPOP, maka hal ini sama saja IPOP telah menyengsarakan petani” tegas Gamal Nasir selaku Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Hal senada dikatakan oleh Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR-RI, “Jika hal ini dilakukan maka bisa saja akan timbul kartelisasi perkebunan, dan saat ini sudah terjadi di perternakan yang hanya dikuasai beberapa perusahaan saja.”


Diskusi yang sudah terlaksana Rabu (17/2), bertempat di hotel Aston Jl. Kebagusan No.9 Kota Jakarta selatan sangat menarik. Selain dihadiri blogger juga beberapa media dan instansi terkait.

Diskusi ini tak lain bertujuan menumbuhkan kesadaran dan sikap nasionalisme bahwa Indonesia tidak bisa dan jangan sampai didikte oleh pihak asing terutama dalam hal perkebunan kelapa sawit yang notabene menempati urutan pertama di dunia dalam hal penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pertama di dunia.

Jika sudah ada Sustainable Palm Oil (ISPO) yang sudah mengatur semua itu dalam hal menentukan standar sustainable yang selaras dengan UU dan Peraturan Menteri Pertanian mengapa harus ada IPOP? [] Dede Ariyanto