NEGARA Indonesia itu hebat, selain sebagai paru-paru dan jantungnya dunia dengan luas hutan terluas dibandingkan negara manapun. Bagaimana tidak. Kita bisa saksikan, baru kebakaran lahan sawit saja negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah dibuat pusing tujuh keliling dan kebakaran jenggot karena kiriman asap kita.

Kedepannya, ketika sumber energi minyak dan gas sudah tidak bisa diperbarui lagi, satu-satunya cadangan energi yang bisa digunakan adalah sawit. Untuk itu, jangan sentimen negatif dulu dengan industri atau perkebunan sawit kita.


Hal sederhana kayak minyak tanah yang dulu melimpah ruah dan mudah didapat di Indonesia, sekarang buktinya ketersediaan minyak tanah sudah langka bahkan sulit lagi didapatkan.

Sebagai gantinya, kemudian pemerintah meluncurkan program terbarunya konversi gas. Awalnya dan tidak menampik ada korban dari program tersebut sehingga tidak sedikit kemudian yang menolak, hal tersebut juga karena disebabkan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang penggunaan gas yang masih minim dan butuh adaptasi.

Kita kembali ke sawit, dalam kehidupan sehari-hari, banyak produk yang sumber utamanya justru datang dari sawit. Bagi ibu rumah tangga, pasti sudah tidak asing lagi dan familiar bahwa minyak goreng terbaik dan sehat adalah minyak goreng yang berbahan sawit. Tidak hanya minyak goreng, sawit juga bisa diolah menjadi turunan produk lain kaya sabun, shampoo, margarine, lilin, hingga ke produk kosmetik.


Sekarang kita liat berapa total atau luas perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Bersyukurlah kita, Indonesia masuk penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas tercatat 11,9 juta hektar. Sebagian besar tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.

Dengan luas lahan tersebut, tercatat mampu menghasilkan lebih dari 31 juta ton kelapa sawit per-tahun. Sektor kelapa sawit juga menjadi penyumbang devisa negara non minyak dan gas terbesar di tanah air. Kontribusi penerimaan negara 19 Milyar US dolar dari kelapa sawit saja. Apa ini tidak waw!


Sertifikat ISPO
Seiring dengan tumbuhnya industri sawit, pemerintah mulai merapikan tata cara dan aturan dalam pengelolaan sawit mulai dari pembenihan, penanaman, panen, hingga proses peremajaan tanah setelah digunakan untuk berkebun sawit.

Tata-cara atau kelola itu kemudian disebut dengan ISPO yang merupakan singkatan dari Indonesian Sustainable Palm Oil System. Semacam sertifikasi buat perusahaan dan industri yang berkecimpung di sawit agar setara atau go internasional. Hal yang terpenting tidak merusak alam, tidak melanggar hak perorangan, dan legal pastinya.

Saya dan beberapa awak media merasa bangga bisa jadi bagian dari International Conference on Indonesian Sustainable Palm Oil (IC-ISPO) 2017 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/04/2017).


Selain dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional (BPN), Kementerian Perdagangan dan DPR RI, serta Gubernur sebagai wakil dari pemerintah daerah turut menjadi pembicara seputar pengelolaan kelapa sawit sekaligus pemberian sertifikat ISPO bagi perusahaan atau industri sawit yang sudah lolos audit dan memenuhi standar perkebunan sawit menurut Komisi ISPO.

Menurut pak Bambang, selaku Dirjen Perkebunan Kementan sebanyak 266 perusahaan kelapa sawit memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) per 11 April 2017. Ada kurang-lebih 1.600 perusahaan atau industri sawit yang ada di Indonesia.

"Perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia tercatat sekitar 1.600," katanya pada penyerahan sertifikat ISPO dalam International Conference on Indonesian Sustainable Palm Oil (IC-ISPO) 2017 di JCC Senayan, Jakarta.

Sementara itu, lanjutnya, untuk lahan perkebunan rakyat yang dinyatakan lolos ISPO sebanyak dua koperasi, yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti dan Asosiasi Petani Swadaya.

Jadi jelas yah, acara ini itu intinya menekankan dan menegaskan sekaligus sebagai pembeda mana yang legal dan mana yang bukan. Sejenis sertifikasi untuk Industri sawit Indonesia lebih baik lagi dalam hal tata-cara pengelolaan seperti yang sudah dijelaskan di atas dengan ditandai sertifikat. Bagi yang belum mendapat sertifikat agar mengajukan dan memenuhi sesuai syarat dan ketentuan yang diminta oleh Komisi ISPO. Akhir kata, salam blogger. ● Dede Ariyanto