JUJUR tema kali ini agak berat banget. Tapi baiklah, aku coba untuk menuliskannya yah. Kalo ada yang salah, tolong koreksi aja pada bagian komentar. Jadi ceritanya, aku diundang untuk ikut semainar Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengangkat tema "Peluang dan Tantangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Jasa Kontruksi di Indonesia." pada hari Kamis, (30 November 2017).


Karena ini seminar, tentu yang datang pun banyak. Bahkan kabarnya ada yang datang dari berbagai luar daerah loh. Tapi sebelum tulisan ini aku lanjutkan, yuk kenalan dulu dengan yang punya gawe atau tuan rumahnya P3I.

Apa itu P3I? Mungkin di antara kamu ada yang baru dengar. Yuk kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. P3I itu singkatan dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia. Lembaga ini berdiri pada tanggal 1 Juni 2012, bertepatan dengan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila.

Acara seminarnya dilaksanakan dua hari berturut-turut dari tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember 2017. Aku kebetulan datang yang tanggal 30 November sesi paginya. Balik ke sejarah P3I, mereka serius banget loh punya Misi dan Visi yang jelas. Visi dan Misi mereka antara lain sebagai berikut:

Visi
Menjadi Lembaga Pengkajian dan Studi Pengadaan Barang/Jasa yang Andal, Terpercaya dan Sebagai Referensi Nasional dan Internasional.


Misi
• Mengembangkan Pengetahuan dan Keahlian Pengadaan Berakar Budaya Produktif Indonesia, dan Mendorong Sumber Daya Manusia Pengadaan Beretika dan Profesional.
• Mendukung Pengembangan Sistem Pengadaan Nasional yang Kredibel.
• Mendorong Pencarian Solusi atas Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa pada Sektor Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.
• Membuka Jaringan Komunikasi antara Regulator Pengadaan, Pengguna, dan Penyedia Barang/Jasa.

Sumber daya Manusia P3I berasal dari multi insitusi serta multi talenta. Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Pekerjaan Umum (PU), Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Auditor, Konsultan Internasional, Ahli IT, dan masih banyak lagi keunggulan personal yang bersatu dalam kesamaan Visi dan Misi yang menjadi senjata utama P3I.

Dalam mendukung penguatan pembangunan sektor jasa konstruksi, di tahun 2017 ini telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, serta disepakati bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Peraturan perundang-undangan ini telah cukup memperjelas peran para pihak yang terlibat dalam pembangunan kontruksi. Terlebih ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan semangat yang dibangun dalam perubahan peraturan barang/jasa pemerintah. Perubahan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah menempatkan posisi tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam peran penting mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha nasional, serta dibangun dengan strategi inovasi dalam sasaran mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan value for money dan kontribusi dalam pembangunan berkualitas dan berkelanjutan.

Dengan keselarasan produk hukum ini, idealnya para pihak pelaksana pembangunan jasa konstruksi ataupun pihak lainnya yang berhubungan seperti masyarakat, Aparat Penegak Hukum, insan pengguna media sosial, dan lain-lain, dapat menempatkan proses dan permasalahan jasa konstruksi ke dalam ranah yang jelas. Sehingga semua pihak dapat bekerja dengan baik mewujudkan pembangunan konstruksi yang berkualitas, namun tetap dengan tenang karena hukum melindungi.

Sudah dulu yah untuk postinganku kali ini. Kalo ada yang salah mohon maaf. Dan semoga infonya bermanfaat buat kamu semua. Akhir kata, salam blogger.